Pages

Rabu, 23 Januari 2013

KPSI : Konflik Sepakbola Indonesia bukan antara Bakrie vs Panigoro , tapi Djohar vs Pemilik Suara Sah

 

Para perwakilan anggota pemilik suara di Kongres Solo 2011 menolak niatan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo, untuk melibatkan dua figur di luar PSSI dalam penyelesaian konflik organisasi sepak bola nasional tersebut.
Sebelumnya, Menpora yakin bisa menemukan jalan keluar dari konflik organisasional yang telah berlangsung tahunan ini dengan menemui Arifin Panigoro, figur yang disebut-sebut berada di belakang PSSI versi Djohar Arifin Husin, dan Nirwan Dermawan Bakrie, tokoh yang dianggap berpengaruh terhadap PSSI versi La Nyalla Mattalitti.
AFC sendiri sudah memberikan panduan penyelesaian konflik tersebut, diantaranya dengan menggelar kongres dengan anggota merujuk pada Kongres Luar Biasa (KLB) Solo 2011, yang mengangkat Djohar Arifin Husin sebagai ketua umum PSSI.
“Kami mengklarifikasi bahwa pertikaian di PSSI selama ini bukanlah pertikaian antara Arifin Panigoro dan Nirwan D Bakrie, tapi masalahnya antara Djohar Arifin dan para anggota PSSI. Djohar sudah tidak legitimasi dan tidak memiliki anggota yang sah,” ujar perwakilan 87 voter Solo, Harbiansyah Hanafiah kepada wartawan di Jakarta, Rabu (23/1).
Sebanyak 87 anggota dari total 101 anggota pemilik suara yang diundang pada KLB Solo, serta mayoritas anggota PSSI lainnya yang tak memiliki hak suara, berbalik mengeluarkan mosi tidak percaya kepada Djohar karena kecewa dengan kepemimpinan pria asal Tanjung Pura itu. Para pemilik suara ini kemudian kembali menggelar Kongres Luar Biasa di Ancol pada 2012, yang mengangkat La Nyalla sebagai ketua umum.
Sesuai Statuta FIFA, kekuasaan tertinggi sebuah organisasi sepak bola nasional terletak pada anggotanya lewat kongres, karena itu, FIFA melalui AFC meminta PSSI kembali menggelar kongres. KLB Solo menjadi rujukan karena itu adalah kongres terakhir PSSI yang diakui oleh FIFA.
“Yang berdaulat adalah kami para anggota yang sah, yaitu klub-klub dan pengprov (pengurus PSSI tingkat provinsi). Siapa pun kalau memang bersalah, maka kamilah (anggota) yang berhak melakukan pembenahan,” ia menambahkan.
“Kalau sampai FIFA menjatuhkan sanksi, yang sulit adalah klub, karena klub akan menjadi sulit mencari sponsor maupun mendapatkan ijin pertandingan,” katanya.
Harbiansyah, yang baru saja menemui ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dan mantan ketua umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Rita Subowo, mengaku mendapat tanggapan positif dari Rita terkait aspirasi yang mereka suarakan.
“Saya dulu pernah menjadi Ketua KONI Kaltim, sehingga Ibu Rita cukup mengenal kami. Tetapi Ibu Rita pun bersikap netral terhadap masalah ini,” Harbiansyah menjelaskan.
Kami ingatkan, bahwa Djohar Arifin hanya pengurus, bukan pemilik PSSI. Yang pemilik adalah kami (anggota), dan pengurus PSSI yang kami akui adalah PSSI pimpinan La Nyalla Mattalitti sesuai hasil Kongres Luar Biasa. Itu adalah ketua umum yang sah,” paparnya.
AFC lewat presidennya, Zhang Jilong, yang berkunjung ke Indonesia awal Januari 2013, telah meminta KOI untuk menjadi pembimbing kedua kubu menuju rekonsiliasi sesuai dengan MoU yang telah ditandatangani kedua kubu, termasuk menggelar kongres yang merujuk pada KLB Solo 2011.(er)